Pajak Kondom China Bikin Geger, Dampak Ekonomi Dan Krisis Bayi Disorot

ByLucas 08/12/202508/12/2025

Pemerintah China memberlakukan pajak kondom yang memicu kontroversi, menimbulkan sorotan atas dampak ekonomi dan krisis bayi.

Kebijakan pemerintah China kembali mencuri perhatian dunia, kali ini terkait langkah drastis menghadapi krisis penurunan angka kelahiran. Pemerintah menetapkan aturan kontrasepsi yang menyentuh aspek paling pribadi kehidupan masyarakat, sebagai bagian dari upaya besar untuk merevitalisasi pertumbuhan populasi.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang wisata dan berita seputaran CRAZY CHINA.

Kebijakan Pajak Baru, Kontrasepsi Kena PPN

China akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Kebijakan ini merupakan langkah terbaru yang diambil pemerintah untuk menghentikan penurunan angka kelahiran yang berpotensi memperlambat laju ekonomi negara.

Masyarakat kini diwajibkan membayar pungutan sebesar 13 persen sesuai Undang-Undang PPN yang telah diperbarui. Pungutan ini berlaku untuk barang-barang yang sebelumnya bebas PPN sejak tahun 1993. Penghapusan PPN pada kontrasepsi di masa lalu sejalan dengan kebijakan satu anak yang gencar mengendalikan kelahiran.

Aturan baru ini, yang akan mulai berlaku pada Januari mendatang, mengakhiri era panjang bebas pajak untuk kontrasepsi. Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma signifikan dari pemerintah China, dari upaya membatasi menjadi mendorong pertumbuhan populasi.

Insentif Dan Kebijakan Pelengkap

Bersamaan dengan pemberlakuan PPN pada kontrasepsi, aturan baru ini juga memberikan keuntungan bagi calon orang tua. Pemerintah membebaskan pajak untuk layanan pengasuhan anak. Ini mencakup layanan mulai dari penitipan anak hingga taman kanak-kanak.

Selain itu, layanan perawatan lansia, layanan disabilitas, dan layanan terkait pernikahan juga akan dibebaskan dari pajak. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan ganda pemerintah. Di satu sisi, ada pembatasan akses terhadap kontrasepsi melalui pajak, dan di sisi lain, ada insentif untuk mendukung keluarga dan pengasuhan anak.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya komprehensif dari Beijing untuk mendukung keluarga. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan bantuan uang, meningkatkan layanan pengasuhan anak, serta menambah cuti ayah dan cuti melahirkan. Semua ini bertujuan untuk mengatasi masalah penurunan angka kelahiran yang serius.

Baca Juga: Ketegangan Memuncak, Jet Tempur China Kunci Radar Pesawat Jepang

Krisis Populasi Dan Pergeseran Kebijakan

China kini melakukan perubahan kebijakan secara besar-besaran. Setelah bertahun-tahun membatasi jumlah anak melalui kebijakan satu anak, kini pemerintah mendorong warganya untuk memiliki lebih banyak anak. Ini merupakan respons terhadap penurunan populasi yang berkelanjutan.

Jumlah penduduk China terus menurun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, hanya tercatat sekitar 9,54 juta kelahiran. Angka ini jauh berbeda dibandingkan hampir 10 tahun lalu, ketika kebijakan satu anak dihapus, dengan jumlah kelahiran mencapai 18,8 juta.

Pemerintah juga telah menetapkan aturan untuk mengurangi aborsi yang tidak “perlu secara medis.” Kebijakan ini sangat kontras dengan masa kebijakan satu anak, ketika aborsi dan sterilisasi seringkali dipaksakan. Pergeseran ini menunjukkan urgensi China dalam mengatasi tantangan demografisnya.

Tantangan Biaya Dan Dampak Jangka Panjang

Namun, upaya China dalam menaikkan angka kelahiran terhambat oleh satu masalah utama yang besar: biaya membesarkan anak. Menurut laporan tahun 2024 dari YuWa Population Research Institute di Beijing, biaya membesarkan anak di China termasuk yang paling mahal di dunia.

Tingginya biaya hidup, terutama biaya pendidikan dan perumahan, menjadi penghalang signifikan bagi pasangan muda untuk memiliki lebih banyak anak. Meskipun pemerintah memberikan insentif, biaya yang harus ditanggung keluarga tetap menjadi beban berat.

Pajak pada kontrasepsi ini mungkin berdampak jangka panjang pada masyarakat. Hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi pasangan yang memilih untuk menunda atau membatasi jumlah anak karena alasan ekonomi. Efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan angka kelahiran masih perlu dicermati seiring berjalannya waktu.

Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita terkini, wisata dan teknologi China hanya di CRAZY CHINA.

Sumber Informasi Gambar: