China Dikecam Kritik Atas Kondisi Kebebasan Hukum Usai Insiden 709

China dikecam kritik insiden 709 menyaksikan gelombang penangkapan besar-besaran terhadap para pengacara hak asasi manusia (HAM) di China.

Sepuluh tahun setelahnya, sorotan terhadap kondisi kebebasan hukum di Negeri Tirai Bambu kembali mencuat. Pemerintah China menghadapi kritik keras dari berbagai organisasi internasional, negara-negara barat, hingga kelompok sipil dalam negeri yang menilai bahwa hukum di China telah dikerdilkan menjadi alat politik belaka.

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran CRAZY CHINA.

 

Apa Itu Insiden 709?

Insiden 709 merujuk pada aksi pemerintah China yang menahan dan menginterogasi lebih dari 300 pengacara, staf hukum, dan aktivis HAM sejak 9 Juli 2015. Operasi ini dilakukan secara terkoordinasi di berbagai kota besar, termasuk Beijing, Tianjin, Guangzhou, dan Shenzhen.

Target utama mereka adalah para profesional hukum yang aktif membela korban pelanggaran hak asasi manusia mulai dari pembela kebebasan beragama, pembangkang politik, hingga warga yang melawan praktik penggusuran paksa.

Banyak dari mereka ditahan tanpa proses hukum yang transparan, sebagian besar mengalami intimidasi, penyiksaan psikologis, bahkan pemaksaan untuk mengaku bersalah di media nasional. Beberapa tokoh seperti Wang Quanzhang, Li Heping, dan Gao Zhisheng menjadi simbol perlawanan dalam sistem hukum yang semakin represif.

Gelombang Kecaman Global

Sejak insiden 709, China tak henti-hentinya menerima kritik dari berbagai lembaga HAM global. Amnesty International menyebut penangkapan ini sebagai “serangan langsung terhadap pilar hukum dan keadilan”. Human Rights Watch bahkan menyatakan bahwa China telah menjadikan pengacara sebagai “musuh negara” hanya karena menjalankan profesinya secara independen.

PBB, Uni Eropa, hingga pemerintah Amerika Serikat turut mengutuk aksi tersebut dan menyerukan agar China menghormati prinsip due process dan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam kovenan internasional yang pernah mereka tandatangani.

Namun, respon resmi dari pemerintah China tetap konsisten: menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah upaya menjaga stabilitas dan melindungi kedaulatan hukum nasional.

Baca Juga: Megawati Bertemu Menteri Liu, Terima Buku dan Pesan Khusus dari Xi Jinping

Hukum Jadi Alat Represif

Sejak 2015, jumlah pengacara yang bersedia menangani kasus sensitif di China terus menurun. Tekanan politik, pencabutan lisensi praktik, serta pengawasan ketat dari aparat keamanan membuat banyak praktisi hukum enggan menyentuh isu HAM. Bahkan lembaga bantuan hukum sipil pun dipaksa tutup atau dilarang menerima dana asing.

Bagi mereka yang tetap bertahan, hidup dalam bayang-bayang ancaman adalah hal biasa. Seorang pengacara di Guangzhou yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami tidak lagi bekerja sebagai pembela hukum. Melainkan sebagai pembaca skenario yang sudah disiapkan pengadilan.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum di China kini lebih berfungsi sebagai alat kontrol, bukan sebagai lembaga keadilan.

10 Tahun Setelah 709

Kini satu dekade telah berlalu, namun kondisi tidak banyak berubah. Sebagian pengacara yang dibebaskan justru tetap dikenai pengawasan ketat dan dilarang kembali berpraktik. Beberapa bahkan menghilang dari radar publik setelah dibebaskan.

Pada peringatan 10 tahun insiden tersebut, lebih dari 30 organisasi HAM internasional mengeluarkan pernyataan bersama mendesak China melakukan reformasi hukum secara mendasar. Mereka juga menyerukan sanksi terhadap para pejabat yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi.

Di sisi lain, pemerintah China tetap menolak tuduhan pelanggaran HAM dan menyebut kritik internasional sebagai bentuk campur tangan dalam urusan domestik.

Kesimpulan