China Perketat Pengawasan Gereja: Uskup Dan Pastor Diminta Serahkan Paspor
China perketat pengawasan gereja, uskup dan pastor kini wajib menyerahkan paspor, Apa dampak aturan baru ini bagi rohaniwan.
Pemerintah China menerapkan aturan baru yang mewajibkan uskup dan pastor menyerahkan paspor mereka. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan rohaniwan, karena dianggap meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan gereja.
CRAZY CHINA ini membahas latar belakang aturan, respons gereja, dan dampaknya terhadap kebebasan beragama di China.
China Perketat Pengawasan Klerus Katolik
Pemerintah China telah memperkenalkan aturan internal baru yang memperketat kontrol terhadap klerus Katolik. Aturan ini mencakup uskup, pastor, diakon, dan biarawati di seluruh negeri.
Berdasarkan regulasi yang diadopsi pada 16 Desember lalu, klerus wajib menyerahkan paspor dan seluruh dokumen perjalanan lainnya. Perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan setelah mendapat persetujuan sebelumnya.
Selain itu, klerus juga diwajibkan menyerahkan laporan tertulis setelah kembali ke China. Langkah ini menandai eskalasi penting dalam pengawasan tokoh agama dan mengaburkan batas antara administrasi keagamaan dan kontrol politik.
Mekanisme Penyitaan Paspor Terpusat
Aturan baru ini dikeluarkan bersama oleh Asosiasi Katolik Patriotik China (CCPA) dan Konferensi Para Uskup Gereja Katolik di China (BCCCC). Kedua lembaga beroperasi di bawah pengawasan Partai Komunis China (CCP).
Mengutip dari Daily Mirror Online, Jumat (6/2/2026), inti dari aturan ini adalah pengelolaan terpusat atas dokumen perjalanan. Para klerus diwajibkan menyerahkan paspor biasa, izin perjalanan Hong Kong–Makau, serta izin perjalanan Taiwan untuk disimpan secara kolektif oleh otoritas gereja.
Setiap perjalanan ke luar negeri, baik untuk tugas gereja maupun kepentingan pribadi, memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Setelah kembali, dokumen harus dikembalikan dalam tujuh hari disertai laporan tertulis mengenai aktivitas selama di luar negeri.
Baca Juga: Korupsi Rp330 Miliar Terbongkar, Mantan Menteri China Tak Lolos Dari Hukuman
Pembatasan Perjalanan Dan Sanksi Disipliner
Setiap perubahan rencana perjalanan tanpa izin, keterlambatan kepulangan, atau kegagalan menyerahkan dokumen termasuk pelanggaran disipliner. Sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan hak bepergian, hingga tindakan lebih berat.
Mekanisme ini meniru kontrol yang diterapkan CCP pada pejabat pemerintah dan kader partai. Dengan demikian, klerus diperlakukan sebagai individu sensitif secara politik, bukan sekadar pemimpin komunitas iman.
Pembatasan perjalanan spontan dan kewajiban izin tertulis menegaskan bahwa kontak luar negeri, baik keagamaan maupun personal, kini dipantau secara ketat oleh negara.
Dampak Bagi Klerus Dan Komunitas Katolik
Seorang pastor di Shenzhen, yang menyebut nama keluarganya Wang, mengungkapkan bahwa aturan ini menghambat kegiatan internasional gereja. Keterlibatan dalam konferensi, pelatihan teologi, dan organisasi global dianggap normal sebelumnya, kini menjadi terbatas.
Aturan ini tidak hanya berdampak pada klerus, tetapi juga komunitas Katolik secara luas. Pembatasan perjalanan dapat membatasi pertukaran internasional dan pengembangan teologi, memengaruhi pendidikan dan pengembangan rohani.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa partisipasi gereja dalam aktivitas global akan dikurangi. Banyak tokoh agama menilai langkah ini sebagai bentuk kontrol politik terhadap aktivitas keagamaan.
Hubungan Gereja China Dan Vatikan
Aturan paspor baru muncul di tengah hubungan kompleks China dan Vatikan. Lembaga gereja yang dikontrol negara tetap menjadi mediator utama dalam pengelolaan Gereja Katolik di China.
Meskipun diterbitkan atas nama lembaga gereja, aturan ini menegaskan pengawasan CCP. Dokumen secara konsisten merujuk pada “persetujuan otoritas pengawas”, istilah yang lazim digunakan dalam arahan birokrasi politik China.
Langkah ini menunjukkan integrasi mendalam antara administrasi keagamaan dan kontrol politik. Gereja Katolik di China kini harus menavigasi keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan tugas spiritual mereka terhadap umat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari indonesia.ucanews.com
- Gambar Kedua dari international.sindonews.com
