Aksi China Mengusir Kapal Filipina yang Masuk Wilayah Perairan Huangyan Dao
Tensi antara China dan Filipina kembali meningkat menyusul insiden pengusiran kapal Filipina yang memasuki wilayah perairan Huangyan Dao.
Peristiwa ini menyoroti konflik yang berkepanjangan di Laut China Selatan, khususnya terkait klaim wilayah dan kedaulatan di sekitar kawasan Scarborough Shoal atau Huangyan Dao. Dibawah ini CRAZY CHINA akan memberikan ulasan mengenai aksi China yang mengusir kapal Filipina usai masuk di wilayah perairan Huangyan Dao.
Latar Belakang Sengketa Wilayah Huangyan Dao
Huangyan Dao atau Scarborough Shoal adalah sebuah gugusan batu karang yang terletak di Laut China Selatan, sekitar 220 km sebelah barat daya pulau Luzon, Filipina. Wilayah ini menjadi sumber sengketa antara China dan Filipina, karena keduanya mengklaim memiliki hak kedaulatan di kawasan tersebut.
Filipina menganggap Scarborough Shoal termasuk bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka sejauh 200 mil laut. Berdasarkan putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menguntungkan Filipina. Namun, China terus menegaskan klaim kedaulatannya sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional mereka.
Kronologi Aksi Pengusiran Kapal Filipina Oleh China
Pada Senin, 11 Agustus 2025, penjaga pantai China (China Coast Guard/CCG) melakukan operasi pengusiran terhadap sejumlah kapal penjaga pantai dan kapal layanan umum Filipina yang memasuki perairan sekitar Huangyan Dao tanpa izin.
Juru bicara CCG, Gan Yu, menyebut kapal-kapal Filipina tersebut bersikeras masuk wilayah yang oleh China diakui sebagai perairannya, meski sudah diingatkan dan dilarang berulang kali.
China melakukan pemantauan, pelacakan, dan pemblokiran secara profesional dan sesuai hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.
Pernyataan Resmi China Mengenai Kedaulatan Wilayah
Pemerintah China secara tegas menyatakan bahwa Huangyan Dao adalah wilayah yang tidak terpisahkan dari negara mereka. Gan Yu menekankan bahwa CCG akan terus menjalankan tugas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan tersebut.
Beijing menolak klaim Filipina dan Undang-Undang Zona Maritim Filipina yang mencakup Huangyan Dao, dengan alasan aturan tersebut melanggar kedaulatan dan hukum internasional, khususnya UNCLOS.
China menganggap langkah Filipina sebagai provokasi yang dapat memperumit situasi dan mengancam stabilitas regional.
Baca Juga: Gencatan Senjata Ekonomi! Trump Tunda Tarif Tinggi ke China, Ada Udang di Balik Batu?
Respons Filipina dan Konflik Regional yang Berlanjut
Filipina, di sisi lain, menegaskan haknya berdasarkan putusan arbitrase 2016 dan menganggap tindakan China sebagai pelanggaran wilayah. Konflik ini juga diperparah dengan aktivitas militer dan latihan gabungan yang melibatkan Filipina dan negara-negara sekutu seperti India yang berlangsung di dekat wilayah sengketa.
Filipina mengkritik sikap China yang agresif dan meminta negara lain untuk menghormati hukum internasional serta hak-hak kedaulatan Filipina di Laut China Selatan.
Dampak dan Implikasi Politik Serta Keamanan
Insiden ini menambah ketegangan geopolitik di Laut China Selatan yang sudah menjadi titik panas persaingan kekuatan besar. Salah satunya Amerika Serikat yang aktif memberikan dukungan terhadap Filipina. Pengusiran kapal Filipina menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Para ahli keamanan mengingatkan perlunya dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa tanpa konflik bersenjata. Yang dimana hal ini dapat merugikan semua pihak, sekaligus menjaga kelancaran jalur pelayaran internasional yang vital.
Prospek Penyelesaian Sengketa dan Upaya Diplomasi
Meski situasi tegang, baik China maupun Filipina masih menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi dan mekanisme multilateral seperti ASEAN. Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) menjadi salah satu landasan untuk meredakan konflik dan membangun kepercayaan.
Namun, perbedaan sikap dan klaim tumpang tindih menuntut upaya lebih serius dan komitmen bersama. Hal ini agar sengketa wilayah di sekitar Huangyan Dao ini tidak menjadi ancaman yang berkepanjangan bagi keamanan regional.
Kesimpulan
Aksi china mengusir kapal Filipina yang memasuki wilayah perairan Huangyan Dao pada Agustus 2025. Ini merupakan bagian dari sengketa wilayah yang panjang di Laut China Selatan. China menegaskan kedaulatannya atas Huangyan Dao dan melakukan operasi pengusiran sesuai hukum nasional dan internasional. Filipina tetap mempertahankan klaimnya berdasarkan putusan arbitrase internasional.
Insiden ini menambah ketegangan geopolitik di kawasan yang vital secara strategis dan ekonomi. Penyelesaian damai melalui diplomasi, dialog multilateral, dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi kunci untuk menghindari konflik lebih luas dan menjaga stabilitas regional.
Buat anda yang ingin mengetahui informasi mengenai negeri China, kalian bisa kunjungi CRAZY CHINA, yang dimana akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai China baik itu dari wisata, teknologi maupun tradisi dan budaya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari cnnindonesia.com
